Wakil Bupati Poso Soeharto Kandar Hadiri Rakornas Produk Hukum Daerah 2025 di Kendari

Kendari, 27 Agustus 2025 – Wakil Bupati Poso, H. Soeharto Kandar, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah Tahun 2025 yang digelar di Aula Bahteramas, Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kendari. Kehadiran Wabup didampingi oleh Ketua DPRD Kabupaten Poso, Semuel Munda, SE, serta Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Poso yang diwakili Abdul Malik Saleh, S.Sos., M.Ap.

Rakornas yang berlangsung pada 26–28 Agustus 2025 ini mengusung tema “Produk Hukum Daerah Berkualitas, Investasi Mudah, Asta Cita Mantap”. Acara dihadiri langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, para gubernur, bupati/wali kota, pimpinan DPRD seluruh Indonesia, serta Forkopimda Sulawesi Tenggara.

Baca Lainnya :

• Wakil Bupati Poso Ikuti Gerakan Pangan Murah Serentak Secara Virtual dalam Rangka HUT RI ke-800
• Wakil Presiden Gibran Tinjau Dampak Gempa di Kabupaten Poso0
• Tentang PERSYARATAN PELAPORAN KEBERADAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS)0
• Kepala BNPB Tinjau Lokasi Gempa di Poso, Pastikan Bantuan dan Pemulihan Cepat Tersalurkan0
• Peringatan HUT ke-80 RI di Kabupaten Poso Ditandai Upacara Pengibaran Bendera Duplikat Merah Putih0

Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait mekanisme pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas, mendukung iklim investasi, serta mempercepat pencapaian program strategis nasional. Rakornas juga menjadi forum untuk meningkatkan koordinasi dan harmonisasi peraturan daerah demi menciptakan regulasi yang lebih kondusif bagi dunia usaha.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik, dalam sambutannya menegaskan pentingnya perbaikan iklim investasi di daerah melalui penyederhanaan perizinan dan peningkatan kepastian hukum. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan realisasi investasi pada triwulan pertama 2025 mengalami perlambatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Produk hukum daerah dapat menjadi instrumen legal yang menarik minat investor karena mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan kepastian hukum kepada para pemangku kepentingan,” ujar Akmal Malik.

Sementara itu, Wakil Bupati Poso Soeharto Kandar mengapresiasi penyelenggaraan Rakornas ini dan menegaskan komitmen Pemerintah Daerah Poso untuk terus bersinergi bersama DPRD Kabupaten Poso dalam memperkuat peran produk hukum daerah guna mendukung pembangunan di Tanah Sintuwu Maroso.

Melalui Rakornas ini diharapkan terbangun kolaborasi yang solid dalam penyusunan produk hukum daerah yang berkualitas, memudahkan investasi, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.