Pemerintah Kabupaten Poso melakukan penataan dan pengisian jabatan administrator dan pengawas sebagai bagian dari penguatan kelembagaan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Penataan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kapasitas aparatur sekaligus memastikan roda pemerintahan berjalan efektif dalam mendukung terciptanya daerah yang aman, tertib, dan kondusif.
Sebanyak 69 pejabat dilantik, terdiri atas 3 pejabat Administrator Eselon III A, 14 pejabat Administrator Eselon III B, dan 52 pejabat Pengawas Eselon IV A. Penempatan para pejabat tersebut mencakup berbagai perangkat daerah, kecamatan, dan kelurahan di Kabupaten Poso, termasuk di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso.
Bupati Poso dr. Verna G.M. Inkiriwang, M.PSDM, dalam arahannya menekankan bahwa jabatan yang diberikan kepada setiap aparatur merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan komitmen terhadap kepentingan masyarakat.
Bupati mengingatkan agar para pejabat tidak memandang jabatan hanya sebagai kedudukan struktural, tetapi sebagai tanggung jawab untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berjalan semakin baik.
“Jabatan adalah amanah dan tanggung jawab. Karena itu, saya berharap seluruh pejabat dapat bekerja dengan integritas, disiplin dan profesional, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Bupati.
Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, penguatan aparatur memiliki peran penting dalam menjaga kesinambungan program pembangunan sekaligus memperkuat koordinasi antarperangkat daerah. Terlebih bagi perangkat daerah yang memiliki tugas dalam bidang kesatuan bangsa dan politik, penguatan kelembagaan menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas sosial politik serta memperkokoh persatuan dan kesatuan masyarakat.
Bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso, penataan jabatan tersebut menjadi momentum untuk semakin memperkuat pelaksanaan tugas di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, serta penanganan berbagai potensi yang dapat memengaruhi stabilitas daerah.
Kesbangpol Kabupaten Poso memandang bahwa pembangunan daerah tidak hanya membutuhkan dukungan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membutuhkan kondisi sosial politik yang stabil, kehidupan masyarakat yang harmonis, serta kuatnya semangat persatuan dan kesatuan.
Karena itu, aparatur Kesbangpol dituntut mampu bekerja secara profesional sekaligus membangun komunikasi dan koordinasi dengan berbagai unsur, baik pemerintah daerah, TNI-Polri, penyelenggara pemilu, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, maupun elemen masyarakat lainnya.
Penguatan koordinasi tersebut menjadi penting dalam mendeteksi secara dini berbagai potensi kerawanan sosial, menjaga ketenteraman kehidupan bermasyarakat, serta membangun ketahanan masyarakat terhadap berbagai tantangan yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.
Melalui penataan aparatur ini, Kesbangpol Kabupaten Poso berkomitmen untuk terus memperkuat perannya sebagai salah satu unsur strategis pemerintah daerah dalam menjaga persatuan, stabilitas politik, ketahanan sosial dan budaya, serta kondusivitas wilayah Kabupaten Poso.
Sinergi lintas sektor juga akan terus diperkuat melalui pendekatan kolaboratif dan komunikasi yang konstruktif. Setiap potensi persoalan di tengah masyarakat diharapkan dapat diantisipasi secara dini melalui koordinasi yang cepat, tepat, dan terukur.
Pada akhirnya, stabilitas daerah bukan hanya menjadi tanggung jawab satu institusi, melainkan merupakan hasil dari kerja bersama seluruh komponen bangsa. Dengan pemerintahan yang solid, aparatur yang profesional, serta masyarakat yang rukun dan memiliki semangat kebangsaan, Kabupaten Poso diharapkan semakin mampu menjaga suasana yang aman dan kondusif sebagai fondasi pembangunan daerah.
PEJABAT KESBANGPOL YANG DILANTIK
Dalam pelantikan tersebut, sejumlah pejabat ditempatkan pada jabatan strategis di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso, yaitu:
1. Fadli Prasetya, S.H., M.Si. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso.
2. Yosias Allen, S.H. Kepala Bidang Ketahanan Sosial dan Budaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso.
3. Rosnawati Dunggio, S.E. Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso.
Dengan penguatan struktur dan sumber daya aparatur tersebut, Kesbangpol Kabupaten Poso diharapkan semakin optimal dalam menjalankan fungsi strategisnya, khususnya dalam membangun ketahanan ideologi, memperkuat wawasan kebangsaan, meningkatkan kewaspadaan dini, serta menjaga harmoni sosial dan stabilitas kehidupan masyarakat.
Kesbangpol Poso – Bersama Menjaga Persatuan, Memperkuat Stabilitas, Membangun Poso.
